Senin, 30 Januari 2012

Gerhard Berger

Gerhard Berger memperkirakan bahwa Michael Schumacher akan pensiun dari F1 menyusul kontraknya yang bakal selesai pada akhir musim 2012 bersama Mercedes GP. Schumacher yang merupakan juara dunia tujuh kali F1 ini kembali dua tahun lalu setelah pensiun dari F1 tahun 2006 lalu.

"Saya kira ia (Schumacher) tidak akan memperpenjang kontraknya. Ia akan cukup hingga akhir musim nanti," ujarnya kepada Auto Moto und Sport. "Dia tidak memiliki kesempatan melawan Rosberg. Ia harus mengakui bahwa usianya lebih dari 40 tahun dan tidak bisa mengalahkan pebalap muda," tambahnya.

Berger sendiri merupakan pebalap F1 era 1984-1997. Pada periode tersebut, Berger 11 kali memenangi grand prix. Selain itu, Berger pernah menjabat sebagai Direktur Kompetisi BMW dan bekas salah satu pemilik Toro Rosso.

Bos tim McLaren Mercedes Martin Whitmarsh

Bos tim McLaren Mercedes, Martin Whitmarsh, senang dengan kembalinya Kimi Raikkonen yang bergabung dengan tim Lotus, pasca-pensiunnya Raikkonen dari dunia F1 dua tahun lalu. Menurutnya, kehadiran mantan juara dunia 2007 tersebut akan meramaikan persaingan.

"Saya senang bahwa dia kembali ke F1. Dia driver yang sangat populer, dan saya pikir dengan kembalinya Kimi, F1 akan menjadi lebih baik," ujar pria berusia 53 tahun ini. Raikkonen, yang kini berusia 32 tahun, pernah memperkuat tim McLaren-Mercedes pada periode 2002-2006. "Kimi adalah pria hebat dengan bakat super. Dia sangat sukses selama lima musim di McLaren, memenangkan 12 grand prix bagi tim kami dan nyaris menjadi juara dunia ketika di tahun 2003 dan 2005," katanya kepada situs resmi F1.

Whitmarsh menambahkan bahwa ia tak meragukan kemampuan Raikkonen untuk menjadi pesaing di sirkuit jika Lotus memberikan sebuah mobil yang dapat menantang pebalap lain. "Sekarang ada enam juara dunia akan bersaing di F1 musim ini dan itu termasuk Kimi. Kimi bukan hanya pebalap yang fantastis tapi ia juga pebalap yang unik dan menjadi daya tarik bagi penggemarnya," katanya.

Jumat, 27 Januari 2012

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri harus betul-betul menyiapkan sumber daya manusia dengan baik, di antaranya memberikan pendidikan jurnalistik bagi para diplomat yang bekerja di bidang informasi. Dengan demikian, mereka cepat tanggap terhadap berita menyangkut Indonesia dan ASEAN, pandai membuat rilis berita, dan menjadi seorang generalis. Hal itu penting karena Kementerian Luar Negeri merupakan simpul atau pusat informasi Indonesia di luar negeri," kata pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti.

Dia nyatakan hal itu dalam simposium diplomasi luar negeri Indonesia, di Yogyakarta, Jumat. Peran media massa pada ranah jurnalistik juga memainkan peran sangat penting. Pemantauan dan pembuatan kliping berita-berita media massa menjadi "lagu wajib" bagi banyak petugas kedutaan besar, konsulat jenderal, atau perwakilan banyak negara di dunia.

Banyak diplomat handal Indonesia memiliki pemahaman sangat baik tentang jurnalistik. Di antara mereka adalah mantan Wakil Presiden Adam Malik, pendiri Kantor Berita media, mantan Menteri Luar Negeri, Ali Alatas, dan beberapa yang diplomat lain Indonesia pada masanya.

Bahwa dunia diplomasi penuh basa-basi dan tata krama protokoler resmi, sepertinya luas diketahui. Gaya diplomasi para diplomat Indonesia juga perlu diubah. Semata-mata perubahan itu diperlukan untuk lebih mengefektifkan peran diplomasi bangsa ini di luar negeri atau terhadap pihak-pihak lain yang terkait.

"Diplomat Indonesia jangan hanya mengandalkan diplomasi government to government (G to G), tetapi juga perlu melakukan diplomasi government to people (G to P)," katanya, pada lokakarya "Isu-isu Internasional bagi Media Massa", di Yogyakarta, Jumat.

Selain itu, menurut dia, juga tidak hanya mengandalkan diplomasi politik, tetapi juga perlu menggunakan pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional penting untuk memperkuat diplomasi.

Ia mengatakan, diplomat Indonesia juga harus lebih proaktif, membangun jaringan, cepat tanggap, berani, mendekati tokoh atau figur publik, dan mendatangi sumber informasi di luar negeri. Saya kira hal itu tidak terlalu sulit bagi diplomat Indonesia yang memiliki kualitas di atas rata-rata pegawai negeri sipil," katanya.

Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang terus mempersiapkan langkahnya untuk mengikuti pemilu 2014, kata Ketua Umum DPP PBB Malam Samad Kaban. Dalam sambutan pada Mukernas ke II PBB di Jakarta, Jumat sore, Kaban mengajak kepada seluruh kader PBB untuk bekerja keras demi mengembalikan kejayaan PBB di pemilu 2014.

Hadir dalam pembukaan Mukernas perwakilan dari Partai Hanura dan PKNU sebagai Aliansi Hijau yang digagas oleh PBB. Tidak hanya itu, pembukaan ini juga dihadiri oleh seluruh DPW PBB dan DPC PBB dan anggota DPRD dari PBB se-Indonesia.

Kaban mengatakan, pengalaman pemilu dari tahun ke tahun khususnya pemilu 2009 merupakan pemilu belum baik. "Banyak dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ada datanya tapi tidak dapat ditindaklanjuti," katanya.

Kaban menginformasikan mengenai UU penyelenggara pemilu yang disahkan pada tahun 2011 tidak memiliki perubahan signifikan dari perubahan UU penyelenggara pemilu 2009 lalu. "Pemilu 2014 memiliki peluang kekurangan seperti pemilu 2009. Kami mengimbau kepada seluruh kader untuk menentukan taktik dan stregti pemenangan pemilu," ujarnya.

Dalam Mukernas ini, Kaban meminta seluruh untuk merumuskan untuk pemenangan pemilu dengan catatan penyelenggara pemilu akan lebih baik dari tahun 2009 lalu.

Mengenai ambang batas suara di parlemen (PT - Parliamentary threshold), Kaban mengatakan terserah berapa pun PT yang akan di naikkan, jika memang 9 parpol yang ada di DPR mau menyederhankan dan menetapkan sisitem presidensial. "Tanggung jika hanya 4 persen, sekalian buat 15 persen. Saya yakin tidak akan partai yang lolos, dan tidak ada parpol di Indonesia ini," katanya.

"Bagi saya yang perlu disederhankan bukan parpol, tapi fraksinya. Fraksi di DPR boleh berdiri sendiri, jika memperoleh suara 15 persen, jika tidak memenuhi bisa digabung dengan parpol-parpol yang tidak lolos PT, dan disitulah suara rakyat tidak hangus," ujarnya lagi.

Mengenai capres, Kaban mengatakan DPP PBB belum saatnya untuk dibahas. Masih ada waktu untuk merenung dan mencari bakal capres potensial.

"Soal capres saya belum bisa singgung, karena saya menginginkan capres yang layak, mampu menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, kita punya stok. Yang sudah terujui, terukur dan punya kapasitas, untuk melakukan perubahan signifikan. Tentunya jawabannya adalah Yusril Izha Mahendra," kata Kaban disambut tepuk tangan peserta Mukernas.

Rabu, 25 Januari 2012

Rusia Menentang Sanksi PBB Terhadap Suriah

Rusia kembali menunjukkan sikapnya menentang sanksi PBB terhadap Suriah. "Kami mendesak adanya percepatan dialog antara pemerintah Suriah dengan oposisi," begitu kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Moskwa.

Menurut warta AP pada Rabu (25/1/2012), Rusia menilai realisasi sanksi PBB adalah tindakan tidak adil dan kontraproduktif. "Sanksi oleh negara lain terhadap Suriah tidak adil dan kontraproduktif," kata Lavrov.

Di Dewan Keamanan PBB, Rusia dan China seakan berduet, menentang sanksi tersebut. Sementara, di pihak lain, AS bermitra dengan Uni Eropa, Liga Arab, dan Turki bakal menerapkan sanksi terhadap Damaskus lantaran rezim Bashar al-Assad tetap melakukan tindak kekerasan dalam menghadapi unjuk rasa oposisi. Menurut PBB, kisruh Suriah sudah membunuh 5.400 rakyat Suriah.

Baku tembak antara tentara Pakistan dan kelompok Taliban

Baku tembak antara tentara Pakistan dan kelompok Taliban menghasilkan total 23 korban tewas di kedua pihak. Tentara Pakistan kehilangan 6 anggotanya. Sementara, di kubu Taliban, 17 anggotanya tewas. Menurut warta AP dan AFP pada Rabu (25/1/2012), insiden itu terjadi di dekat perbatasan Pakistan dan Afganistan. Kala itu, 50 orang kelompok Taliban menyerang militer Pakistan yang tengah melakukan operasi pencarian di Desa Jogi, distrik suku Kurram pada Selasa malam.

Enam tentara tewas dan empat cedera dalam bentokan senjata itu. Pasukan membalas serangan itu dan menewaskan 17 gerilyawan," kata Sher Bahadar Khan, juru bicara pemerintah lokal di Kurram. Lawan kami adalah Taliban Pakistan," katanya. Seorang pejabat senior Korps Perbatasan Paramiliter Pakistan dalam konfirmasinya mengatakan perihal serangan itu dan jumlah korban. Ia menambahkan pasukan militer telah menguasai daerah itu.

Konfirmasi independen mengenai jumlah korban tewas itu tidak mungkin segera diperoleh karena daerah suku yang kacau itu terlarang bagi wartawan. Pada Juli tahun lalu Pakistan melancarkan serangan di distrik Kurram untuk mengusir mereka dari daerah itu.

Kendatipun memerangi kelompok Taliban Pakistan di banyak daerah itu, militer Pakistan sejauh ini bertahan terhadap tekanan kuat Amerika untuk menyerang jaringan Haqqani yang punya hubungan dengan Al Qaeda di daerah suku Waziristan Utara di perbatasan Afganistan.

Ribuan warga Mesir berkumpul di Lapangan Tahrir

Ribuan warga Mesir berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo, untuk memperingati satu tahun Revolusi 25 Januari, Rabu (25/1/2012). Mereka merayakan tumbangnya Hosni Mubarak dari kekuasaan. Berbagai elemen masyarakat berkumpul di lapangan yang menjadi saksi revolusi Mesir itu. Mereka berasal dari kalangan islamis, liberal, kiri, bahkan warga biasa berduyun-duyun mendatangi Lapangan Tahrir.

Namun masing-masing memiliki agenda tersendiri. Kelompok Ikhwanul Muslimin yang kini mendominasi parlemen berkumpul di Lapangan Tahrir untuk merayakan satu tahun keberhasilan rakyat Mesir yang "terinspirasi pemberontakan di Tunisia" menggulingkan rezim Mubarak.

Sementara itu sejumlah kelompok lain, termasuk gerakan prodemokrasi, menggunakan peringatan itu untuk menyalakan kembali revolusi yang belum selesai dan menuntut turunnya Dewan Tertinggi Mesir (SCAF) yang kini berkuasa di Mesir. Empat panggung dibangun di lapangan itu yang akan digunakan kelompok berbeda untuk menyuarakan aspirasi masing-masing.

Sementara itu aparat keamanan mengatakan mereka mewaspadai "upaya sabotase" perayaan tersebut, namun kementerian dalam negeri mengatakan tidak akan ada polisi di lokasi demonstran berkumpul. Pada Selasa (24/1/2012), Amnesti Internasional menyeru pada pemerintah militer Mesir untuk melindungi para pengunjuk rasa dan menjunjung hak-hak mereka untuk berkumpul.